PAINAN

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Lakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program MBG

Pesisir Selatan-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi hasil survei monitoring dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (2/7), di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.

Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Emirda Ziswati, dan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai narasumber utama.

Kepala BPS Pesisir Selatan, Hendro S Deza, dalam paparannya mengungkapkan sejumlah temuan berdasarkan survei awal Survei Perilaku Penerima Gizi (SPPG).

Di antaranya, belum adanya pembukuan keuangan sesuai standar akuntansi, pengelolaan limbah makanan yang belum berjalan, menu yang kurang disukai oleh siswa, serta minimnya keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Temuan ini menjadi dasar penting bagi evaluasi dan perbaikan program ke depan. Monitoring yang sistematis perlu dilakukan agar manfaat program betul-betul dirasakan oleh sasaran,” ujar Hendro.

Sebagai tindak lanjut, mewakili Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau pelaksanaan program MBG.

Satgas ini akan bertugas memastikan OPD terkait menjalankan perannya sesuai tupoksi masing-masing, mulai dari perencanaan menu, pengelolaan logistik, hingga evaluasi dampak terhadap gizi anak sekolah.

Rapat dihadiri oleh sejumlah kepala dinas dan perwakilan OPD, antara lain Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, Yandes Admiral  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Wendi perwakilan Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Perikanan dan Pangan; serta Kepala Bappeda Litbang.

Emirda Ziswati menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjalankan program strategis ini. “Program MBG ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan komitmen semua pihak sangat dibutuhkan agar pelaksanaan berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Emirda.

Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program MBG yang telah digulirkan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.